Breaking News
Polda NTB Sosialisasikan Program Poliran, Perkuat Sinergi Tekan Angka Pengangguran MATARAM, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung program pemerintah, khususnya upaya menekan angka pengangguran. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dipimpin Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda NTB, Kepala Dinas Dikpora NTB, para kepala bidang di lingkungan Dikpora NTB, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait lainnya. Dalam arahannya, Wakapolda NTB mengajak seluruh unsur pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dalam menangani persoalan pengangguran, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, upaya menekan angka pengangguran tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui Program Poliran, Polri berupaya mengambil bagian dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menciptakan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakapolda juga mendorong dinas dan lembaga terkait untuk terus mengembangkan pola pendidikan serta pelatihan keterampilan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan bekal kemampuan yang memadai, masyarakat diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja maupun merintis usaha secara mandiri. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa sosialisasi Poliran merupakan salah satu implementasi Program Quick Wins Kapolri bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”. Program tersebut menjadi wujud dukungan Polri terhadap langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran melalui keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. “Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) ini merupakan salah satu program unggulan Kapolri untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi pengangguran,” ujarnya. Melalui sosialisasi ini, Polda NTB berharap masyarakat semakin termotivasi untuk terus belajar, mengasah kemampuan, dan meningkatkan keterampilan. Dengan demikian, mereka memiliki kesiapan lebih baik untuk memperoleh pekerjaan maupun memanfaatkan peluang usaha. Program Poliran diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian Polri, tetapi juga mampu memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera. Bhabinkamtibmas Tekasire Imbau Warga Cegah Karhutla dan Dukung Ketahanan Pangan Nasional Bhabinkamtibmas Desa Sawe Ajak Warga Manfaatkan Pekarangan untuk Dukung Ketahanan Pangan POLRES DOMPU INTENSIFKAN PATROLI MALAM, PAMAPTA III BERSAMA BKO POLDA NTB BUBARKAN KERUMUNAN REMAJA POLSEK KEMPO INTENSIFKAN PATROLI BLUE LIGHT KRYD, CEGAH PREMANISME DAN GANGGUAN KAMTIBMAS
Berita  

Berkas Perkara Rampung, Ditreskrimsus Polda NTB Serahkan Tersangka dan Barang bukti ke Kejaksaan

 

Mataram, NTB – Berkas Kasus Pengoplosan beras dengan tersangka NA, yang ditangani Satgas Pangan Polda NTB / Direktorat Reskrimsus Polda NTB akhirnya masuk tahap II (P21) setelah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Kini tersangka NA dan seluruh barang bukti diserahkan ke Kejaksaan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. FX Endriadi, S.I.K., saat Konferensi pers di depan Loby Direktorat Reskrimsus Polda NTB, Rabu (01/10/2025).

Hadir dalam Konferensi pers tersebut Pemimpin wilayah Perum BULOG NTB Mara Kamin Siregar, Kadis Perdagangan NTB Jamaluddin Malik, Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Moh. Nasrullah SIK., Kasubdit Penjas Humas Polda NTB serta Tersangka NA dan seperangkat barang bukti.

Dalam keterangannya Kombes Pol. FX Endriadi, S.I.K., mengatakan kasus Oplosan beras ini diungkap bulan Juli 2025 dengan TKP di salah satu rumah di Komplek Perumahan Gerung, Lombok Barat. Pengungkapan ini dilakukan bersama-sama antara Satgas Pangan Polda NTB dengan Kanwil BULOG NTB.

“Kasus ini kita ungkap bersama-sama dengan Kanwil Bulog NTB, “jelasnya.

Secara singkat modus yang dilakukan tersangka yaitu mengumpulkan beras tidak layak (kualitas dibawah standar) lalu dicampur dengan Beras Standar BULOG kemudian dimasukkan dalam kemasan yang sama persis dengan kemasan Bulog tahun sebelumnya dengan isi 5Kg.

Beras tersebut kemudian dijual kepada pengecer baik di ritel tradisional maupun pedagang di pasar-pasar tradisional.

“Dugaan kasus ini sebelumnya kita selidiki dulu hingga akhirnya ditemukan beberapa bukti beras berkantung SPHP Bulog 5 Kg yang dijual di pasar tradisional namun dengan kualitas yang rendah dan dibawah standar kelayakan,”benernya.

Atas penemuan beras oplosan tersebut tim Satgas pangan Polda NTB melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka yaitu NA beserta, segenap barang bukti.

“Berkat kerja Kasubdit 1 Indagsi dan jajaran, saat ini seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan sudah selesai dan berkas sudah dinyatakan lengkap sehingga akan dilakukan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan BB kepada pihak Kejaksaan, “tuturnya.

Tersangka diketahui merupakan Oknum seorang Pegawai negeri Sipil di salah satu lembaga yang ada di pulau Lombok. Ia diduga melakukan praktek ini sudah cukup lama namun baru saat ini terungkap.

Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dan akan diserahkan ke pihak Kejaksaan bersama tersangka antara lain puluhan karung beras rijek, puluhan karung beras menit, Ribuan lembar karung / kantong beras yang berlebel SPHP Bulog, seperangkat peralatan yang digunakan, mesin ayak, mesin jahit karung, Timbangan digital, kendaraan pickup dan satu gulung benang jahit karung.

Atas perbuatannya, terduga dapat dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya:
Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan/atau Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“ Tindakan tersangka bukan hanya bentuk penipuan, tapi juga melanggar sejumlah undang-undang, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, UU Merek dan Indikasi Geografis, hingga UU Perdagangan. Tindakan ini berdasarkan Undang undang yang dianggar ancaman hukumannya minimal 5 dan 4 tahun Penjara, “tutupnya.

Sementara itu Pemimpin wilayah Perum BULOG NTB Mara Kamin Siregar, menyampaikan apresiasi atas kinerja Satgas Pangan Polda NTB yang telah berhasil membongkar praktek Beras Oplosan.

“Ini tentu akan merugikan masyarakat jika lama kita ungkap. Maka dari itu kami Berterima kasih dan apresiasi kepada Ditreskrimsus Polda / Satgas Pangan Polda NTB yang telah merampungkan proses hukum kasus ini, “tegasnya.

Demikian pula dengan Kadis Perdagangan NTB Jamaluddin Malik yang ikut hadir dalam Konferensi pers tersebut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Satgas pangan Polda NTB dalam mengungkap kasus curang tersebut.

Ia pun menyatakan komitmennya akan turut memberikan pengawasan secara intensif agar praktik-praktik curang seperti ini dapat di antisipasi.

“Pemerintah NTB dalam Hal ini Dinas Perdagangan NTB akan berkomitmen untuk tetap meningkatkan pengawasan terhadap adanya kasus serupa agar tidak terulang kembali oleh siapapun, “ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *