Surabaya. Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum terkait peristiwa robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Insiden itu terjadi pada 29 September 2025.
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyampaikan pihaknya akan mengambil langkah hukum sesuai prosedur.
“Perlu saya tegaskan kembali bahwa Polda Jawa Timur sejauh ini telah menyampaikan pernyataan resmi dari Bapak Kapolda bahwa proses hukum akan kami lakukan,” jelas Kabid Humas, Rabu (8/10/2025).
“Tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, mulai dari penyelidikan hingga nanti ditingkatkan ke tahap penyidikan,” lanjutnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa saat ini fokus utama Polda Jawa Timur bersama tim DVI adalah menyelesaikan proses identifikasi seluruh jenazah korban.
Proses ini memerlukan ketelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kemanusiaan.
“Proses identifikasi dari tim DVI masih terus dilakukan. Untuk keluarga korban yang sedang berduka, kami mohon agar kita semua berempati. Biarkan seluruh proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Percayalah, kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Kabid Humas.
Berdasarkan laporan resmi dari Basarnas, kata Kabid Humas, proses pencarian dan evakuasi korban di lokasi kejadian telah dinyatakan berakhir. Namun, tahap identifikasi oleh tim DVI masih berlangsung di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya.
“Artinya, di lokasi bencana sudah tidak ada lagi kegiatan pencarian. Namun proses identifikasi jenazah korban belum berakhir. Kami mohon rekan-rekan media dan masyarakat bersabar,” ujar Kabid Humas.
Dalam proses pembersihan dan penanganan pascakejadian, Polda Jawa Timur melibatkan berbagai unsur, mulai dari personel Reserse, Sabhara, Brimob, hingga tim teknis lain yang membantu mengangkat material bangunan di lokasi kejadian.
“Kami mohon waktu karena tim DVI masih bekerja. Setelah seluruh jenazah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, barulah kami akan melangkah ke tahap selanjutnya,” pungkas Kabid Humas.
Berita Terkait
Polda NTB Sosialisasikan Program Poliran, Perkuat Sinergi Tekan Angka Pengangguran MATARAM, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung program pemerintah, khususnya upaya menekan angka pengangguran. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dipimpin Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda NTB, Kepala Dinas Dikpora NTB, para kepala bidang di lingkungan Dikpora NTB, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait lainnya. Dalam arahannya, Wakapolda NTB mengajak seluruh unsur pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dalam menangani persoalan pengangguran, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, upaya menekan angka pengangguran tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui Program Poliran, Polri berupaya mengambil bagian dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menciptakan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakapolda juga mendorong dinas dan lembaga terkait untuk terus mengembangkan pola pendidikan serta pelatihan keterampilan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan bekal kemampuan yang memadai, masyarakat diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja maupun merintis usaha secara mandiri. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa sosialisasi Poliran merupakan salah satu implementasi Program Quick Wins Kapolri bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”. Program tersebut menjadi wujud dukungan Polri terhadap langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran melalui keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. “Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) ini merupakan salah satu program unggulan Kapolri untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi pengangguran,” ujarnya. Melalui sosialisasi ini, Polda NTB berharap masyarakat semakin termotivasi untuk terus belajar, mengasah kemampuan, dan meningkatkan keterampilan. Dengan demikian, mereka memiliki kesiapan lebih baik untuk memperoleh pekerjaan maupun memanfaatkan peluang usaha. Program Poliran diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian Polri, tetapi juga mampu memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.
