Breaking News
Polda NTB Sosialisasikan Program Poliran, Perkuat Sinergi Tekan Angka Pengangguran MATARAM, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung program pemerintah, khususnya upaya menekan angka pengangguran. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dipimpin Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda NTB, Kepala Dinas Dikpora NTB, para kepala bidang di lingkungan Dikpora NTB, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait lainnya. Dalam arahannya, Wakapolda NTB mengajak seluruh unsur pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dalam menangani persoalan pengangguran, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, upaya menekan angka pengangguran tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui Program Poliran, Polri berupaya mengambil bagian dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menciptakan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakapolda juga mendorong dinas dan lembaga terkait untuk terus mengembangkan pola pendidikan serta pelatihan keterampilan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan bekal kemampuan yang memadai, masyarakat diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja maupun merintis usaha secara mandiri. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa sosialisasi Poliran merupakan salah satu implementasi Program Quick Wins Kapolri bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”. Program tersebut menjadi wujud dukungan Polri terhadap langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran melalui keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. “Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) ini merupakan salah satu program unggulan Kapolri untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi pengangguran,” ujarnya. Melalui sosialisasi ini, Polda NTB berharap masyarakat semakin termotivasi untuk terus belajar, mengasah kemampuan, dan meningkatkan keterampilan. Dengan demikian, mereka memiliki kesiapan lebih baik untuk memperoleh pekerjaan maupun memanfaatkan peluang usaha. Program Poliran diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian Polri, tetapi juga mampu memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera. Bhabinkamtibmas Tekasire Imbau Warga Cegah Karhutla dan Dukung Ketahanan Pangan Nasional Bhabinkamtibmas Desa Sawe Ajak Warga Manfaatkan Pekarangan untuk Dukung Ketahanan Pangan POLRES DOMPU INTENSIFKAN PATROLI MALAM, PAMAPTA III BERSAMA BKO POLDA NTB BUBARKAN KERUMUNAN REMAJA POLSEK KEMPO INTENSIFKAN PATROLI BLUE LIGHT KRYD, CEGAH PREMANISME DAN GANGGUAN KAMTIBMAS
Berita  

Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Keracunan MBG di Sejumlah Daerah

 

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri turun tangan mengasistensi penyelidikan kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. Penyelidikan utama ditangani Polda jajaran masing-masing wilayah.

“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Polda, Polres masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya, supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Helfi menjelaskan, salah satu fokus pendalaman adalah proses pengamanan makanan mulai dari hulu hingga hilir. “Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi tentu muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG,” ujarnya yang juga menjabat Kepala Satgas Pangan Polri.

Investigasi Keracunan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum (APH) untuk turun langsung menginvestigasi kasus dugaan keracunan program MBG. Ia menilai langkah ini penting agar kasus bisa diusut tuntas.

“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam program MBG. Tim ini bertugas memberikan second opinion agar publik memperoleh penjelasan kredibel.

“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM. Diharapkan isu-isu tidak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *